Bawaslu Kota Padang Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 Bersama Stakeholder

PADANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu bersama sejumlah pemangku kepentingan, Minggu (29/12/2025). Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan pemilu di daerah.

Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas pemilu. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi elemen krusial dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan.

“Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan peran serta seluruh stakeholder,” kata Eris.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, memaparkan data terkini terkait pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu pada setiap tahapan pemilu. Ia juga menyampaikan sejumlah potensi kerawanan serta penanganan pelanggaran yang telah ditindaklanjuti.

Firdaus menilai penguatan kelembagaan Bawaslu dan sinergi dengan stakeholder menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Sementara itu, perwakilan KPU Kota Padang, Jefri, menyampaikan bahwa koordinasi antara KPU dan Bawaslu selama tahapan pemilu berlangsung berjalan dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam forum diskusi, perwakilan media di Sumatera Barat menyoroti transparansi penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait peran KPPS dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Menanggapi hal tersebut, Bawaslu menegaskan bahwa proses perekrutan KPPS berada dalam pengawasan ketat. Terhadap pelanggaran yang dilakukan KPPS, Bawaslu telah merekomendasikan sanksi etika sesuai aturan yang berlaku.

Evaluasi bersama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga serta meningkatkan kualitas pengawasan pemilu secara nasional dan daerah.