Bawaslu Kota Padang Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Walikota 2024

Padang, 24 Desember 2023 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2024. Acara tersebut berlangsung di Rocky Hotel Padang dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Komando Distrik Militer 0312 (Kodim 0312), Polresta Padang, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Selain itu, jurnalis dan Ketua Panwascam se-Kota Padang juga turut hadir.

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengawasan yang telah dilakukan selama tahapan pemilihan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pengawasan di masa mendatang. Kegiatan ini juga menyediakan forum diskusi untuk menyusun rekomendasi demi perbaikan pengawasan pemilihan di Kota Padang.

Dalam sesi evaluasi, Bawaslu memaparkan sejumlah laporan dan temuan yang diterima selama pelaksanaan Pilwalkot 2024. Tercatat ada 15 laporan yang masuk, mencakup isu-isu penting, antara lain:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN): Dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam mendukung salah satu pasangan calon.

2. Dugaan Keterlibatan PKH: Laporan mengenai keterlibatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung salah satu pasangan calon.

3. Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK): Beberapa laporan mengenai tindakan perusakan APK yang merugikan calon tertentu.

4. Pelanggaran Administrasi: Temuan terkait sejumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh tim kampanye.

5. Pelanggaran Kode Etik KPU: Laporan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

6. Kampanye di Masa Tenang: Laporan mengenai pelaksanaan kampanye yang terjadi pada masa tenang.

7. Dugaan Money Politics: Terdapat dugaan praktik money politics yang melibatkan pembagian sembako untuk mempengaruhi pemilih.

Selain itu, ada satu temuan terkait kampanye yang dilakukan di tempat ibadah, berpotensi melanggar ketentuan pemilu. Dari total 15 laporan dan satu temuan ini, lima di antaranya telah terdaftar dan akan diproses lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan menegakkan integritas pemilu di Kota Padang. Bawaslu Kota Padang berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Melalui kolaborasi antara semua pihak, diharapkan pemilihan yang bersih dan transparan dapat terwujud.