Bawaslu RI Gelar Rakor Bidang Data dan Informasi 2025: Dorong Digitalisasi dan Integritas Kelembagaan

Yogyakarta – Dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan data dan informasi menuju kelembagaan yang berintegritas, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Data dan Informasi Tahun 2025 Gelombang Kedua di The Rich Hotel, Yogyakarta, Senin (27/10/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Dr. Puadi, S.Pd., M.M. Dalam arahannya, Puadi menekankan pentingnya digitalisasi data dan informasi sebagai kebutuhan strategis dalam mendukung kerja-kerja pengawasan pemilu yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana kita mampu mengelola data menjadi sumber pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan pemilu,” ujar Puadi saat membuka kegiatan.

Puadi juga menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Menurutnya, tata kelola data yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu di berbagai tingkatan.

Bawaslu Kota Padang Raih Penghargaan PPID Informatif

Pada kesempatan yang sama, Bawaslu RI menobatkan Bawaslu Kota Padang sebagai PPID Informatif.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja kepada anggota bawaslu Kota Padang Akhiro Murio, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data dan Informasi Bawaslu yang diselenggarakan di The Rich Hotel, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bawaslu Kota Padang dalam mengelola keterbukaan informasi publik, menyajikan data yang akurat, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas kelembagaan di lingkungan pengawasan pemilu.

Dalam kegiatan Rakor, Anggota Bawaslu Kota Padang Akhiro Murio  menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakor yang dinilai relevan dengan tantangan pengawasan di era digital. Ia menilai, penguatan digitalisasi dan integrasi data merupakan langkah penting dalam membangun efektivitas dan transparansi kelembagaan.

Menurutnya, data dan informasi yang tersebar di berbagai divisi perlu dikelola secara terintegrasi agar tidak terjadi kehilangan atau tumpang tindih. Selain itu, Bawaslu di setiap tingkatan perlu memahami klasifikasi informasi, baik yang bersifat publik maupun yang dikecualikan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Seluruh pengelolaan data pada akhirnya harus bermuara pada upaya pencegahan pelanggaran. Analisis data juga perlu dilakukan untuk memetakan wilayah rawan, membaca tren pelanggaran, serta memprediksi potensi masalah sejak awal tahapan hingga akhir proses pemilu,” ungkapnya.

Penguatan SDM dan Kolaborasi Antar Divisi

Anggota Bawaslu Kota Padang juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung tata kelola data dan informasi yang efektif. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran tetap menjaga profesionalitas, kehati-hatian, serta memahami batas kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tugas kelembagaan.

“Profesionalitas dan kompetensi SDM menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengawasan. Jangan saling mencari kesalahan, tapi bangun kerja sama dan kolaborasi untuk hasil yang lebih baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan yang melekat tidak akan maksimal tanpa dukungan sistem digitalisasi yang kuat. Peran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) disebutnya sangat penting dalam mendorong sinergi antara sekretariat, koordinator sekretariat, dan PPID dalam menyajikan informasi publik secara transparan dan akuntabel.

“Kuncinya adalah bagaimana data dan informasi yang disajikan dapat mendukung komitmen kelembagaan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sebagai penutup, Anggota Bawaslu Kota Padang menegaskan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan harus dijalankan secara adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada pemanfaatan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Bawaslu yang modern, transparan, dan berintegritas tinggi.