Bawaslu Campus Connect di UNP, Perkuat Literasi Digital dan Kolaborasi Pengawasan Partisipatif
|
PADANG, 13 Oktober 2026 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus mendorong penguatan literasi digital dan partisipasi generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” yang diselenggarakan di Aula Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara pengawas pemilu, akademisi, dan mahasiswa untuk membahas tantangan demokrasi di era digital, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi, perkembangan algoritma, serta penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi.
Bawaslu RI Tekankan Pentingnya Nalar Kritis dalam Demokrasi
Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Dr. Puadi, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi dan keberadaan institusi. Demokrasi juga membutuhkan pengetahuan, nalar kritis, kebebasan akademik, serta kemampuan masyarakat untuk membedakan fakta dari manipulasi informasi.
“Demokrasi membutuhkan pengetahuan, nalar kritis, kebebasan akademik, serta kemampuan masyarakat untuk membedakan antara fakta dan manipulasi,” ujarnya.
Puadi juga menekankan bahwa transformasi digital di lingkungan Bawaslu tidak boleh dimaknai sebatas pembangunan aplikasi atau digitalisasi administrasi. Pemanfaatan teknologi harus mampu mengubah dan meningkatkan cara Bawaslu mengidentifikasi risiko, melakukan pencegahan, melaksanakan pengawasan, menerima informasi dari masyarakat, hingga mengambil keputusan.
“Teknologi harus mengubah cara Bawaslu memahami risiko, melakukan pencegahan, melaksanakan pengawasan, menerima informasi masyarakat, dan mengambil keputusan,” katanya.
Menurutnya, perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan agar pengawasan pemilu dapat beradaptasi terhadap perubahan pola komunikasi dan penyebaran informasi di ruang digital.
UNP sebagai Laboratorium Demokrasi
Dalam kegiatan tersebut, Universitas Negeri Padang dipandang memiliki posisi strategis sebagai laboratorium demokrasi, yakni ruang akademik yang dapat mendorong pengembangan pengetahuan, penelitian, inovasi teknologi, dan gagasan baru untuk memperkuat demokrasi Indonesia.
Puadi menyampaikan bahwa kampus tidak seharusnya hanya menjadi tempat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, akademisi untuk menguji kebijakan, serta berbagai pihak untuk mengembangkan pendekatan baru dalam menjawab tantangan demokrasi.
“Bawaslu ingin kampus tidak hanya menjadi tempat menyampaikan informasi, tetapi juga ruang untuk membangun knowledge-based democracy,” tegasnya.
Konsep knowledge-based democracy atau demokrasi berbasis pengetahuan menempatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pemikiran kritis, dan kajian akademik sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui pendekatan ini, perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan dan pentingnya pengawasan partisipatif.
Kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk memahami pengawasan pemilu secara lebih komprehensif, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Literasi Digital dan Critical Digital Citizenship
Salah satu pesan utama yang disampaikan Puadi ditujukan kepada mahasiswa sebagai generasi yang tumbuh dan beraktivitas di tengah perkembangan teknologi digital. Ia mengingatkan bahwa generasi muda tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga perlu mengambil peran sebagai produsen opini yang bertanggung jawab dan agen literasi digital.
“Jangan hanya bertanya apakah informasi ini menarik. Bertanyalah, apakah informasi ini benar. Jangan hanya bertanya siapa yang menyebarkan informasi ini, tetapi untuk kepentingan apa informasi ini disebarkan,” ujarnya.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya critical digital citizenship, yaitu kewargaan digital yang mengedepankan sikap kritis, tanggung jawab, dan kesadaran dalam menerima, mengolah, serta menyebarkan informasi melalui media digital.
Dalam konteks demokrasi dan pengawasan pemilu, literasi digital menjadi penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Mahasiswa diharapkan mampu memeriksa sumber informasi, memahami konteks, serta mempertimbangkan dampak dari setiap informasi yang dibagikan kepada publik.
Dengan kemampuan tersebut, generasi muda dapat berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat, mendorong diskusi publik yang berbasis fakta, serta menjaga masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi informasi.
Bawaslu Kota Padang Dorong Kolaborasi dengan UNP
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, bersama jajaran anggota Bawaslu Kota Padang, yakni Akhiro Murio, Afriszal, Firdaus, dan Yusri Rahmad Ramli, serta Kepala Sekretariat, menyambut baik pelaksanaan Bawaslu Campus Connect sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan lingkungan perguruan tinggi.
Keterlibatan jajaran Bawaslu Kota Padang dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi dengan kalangan akademisi dan mahasiswa untuk meningkatkan literasi digital serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Dalam kesempatan tersebut, Afriszal menyampaikan bahwa Universitas Negeri Padang memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam membangun literasi digital dan pengawasan partisipatif di Sumatera Barat.
“Kami siap mengintegrasikan semangat Campus Connect ke dalam program pengawasan daerah. Kolaborasi ini penting agar demokrasi di Kota Padang tidak hanya transparan, tetapi juga bermartabat,” ujarnya.
Kolaborasi antara Bawaslu Kota Padang dan perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas ruang edukasi kepemiluan, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pengawasan, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi.
Melalui kemitraan tersebut, kampus dapat menjadi ruang strategis untuk mengembangkan diskusi mengenai kepemiluan, meningkatkan pemahaman terhadap potensi pelanggaran, dan memperkuat kesadaran bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Transformasi Digital Harus Berlandaskan Integritas
Dalam pembahasan mengenai demokrasi digital, Puadi turut mengutip pemikiran Lawrence Lessig tentang code as regulation, yang menjelaskan bahwa arsitektur teknologi dapat memengaruhi perilaku manusia. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam tata kelola demokrasi harus memperhatikan aspek etika, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, perlindungan hak warga negara, dan keadilan.
Perspektif tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dan efisiensi kerja, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam memastikan teknologi digunakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan publik.
Puadi menegaskan bahwa teknologi, data, dan institusi merupakan instrumen penting dalam mendukung demokrasi. Namun, integritas manusia dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang berkualitas.
“Teknologi adalah alat. Data adalah sumber daya. Institusi adalah instrumen. Tetapi integritas manusia adalah penentu. Dan partisipasi masyarakat adalah kekuatan yang menjaga demokrasi tetap hidup,” pungkasnya.
Perkuat Komitmen Menjaga Demokrasi Indonesia
Pelaksanaan Bawaslu Campus Connect di Universitas Negeri Padang menjadi momentum untuk mempertemukan institusi pengawas pemilu, dunia akademik, perkembangan teknologi, dan generasi muda dalam membangun demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab.
Bagi Bawaslu Kota Padang, kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian penting dalam memperluas pendidikan pengawasan partisipatif dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga integritas demokrasi.
Melalui penguatan literasi digital, pengembangan pemikiran kritis, dan keterlibatan aktif generasi muda, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya unggul dalam penguasaan teknologi, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, serta komitmen kebangsaan.
Dengan demikian, upaya mewujudkan demokrasi yang transparan dan bermartabat tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapi juga membutuhkan kontribusi nyata dari perguruan tinggi, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia.
