Bawaslu Kota Padang Perkuat Pengawasan Partisipatif Melalui Kerja Sama dengan Gerakan Pramuka

PADANG-(18/11/2025) — Sebagai upaya memperkuat integritas demokrasi dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Padang menjalin kerja sama strategis dengan Kwartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Kota Padang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Selasa, 18 November 2025.

Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi sebagai salah satu langkah strategis memperkuat pengawasan partisipatif. Menurutnya, Gerakan Pramuka yang memiliki basis kader muda dengan karakter disiplin dan nilai kebangsaan yang kuat akan menjadi mitra strategis dalam edukasi dan pengawasan pemilu.

"Kerja sama ini membuka ruang pembelajaran bersama dan memperluas jangkauan pengawasan di tingkat komunitas. Kami dari Bawaslu optimis bahwa keterlibatan komunitas kepemudaan melalui Gerakan Pramuka dapat meningkatkan deteksi dini isu-isu strategis, termasuk perlindungan kelompok rentan dalam proses demokrasi Kota Padang," kata Eris.

Penandatanganan MoU dihadiri oleh Plt Kepala Sekretariat Hengky Eka Putra, Anggota Bawaslu Firdaus Yusri, serta dua staf Bawaslu. Kerja sama ini akan dilanjutkan dengan perjanjian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Kota Padang juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan lintas organisasi dalam rangka menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan partisipatif di Kota Padang.

Selain perwakilan Bawaslu, acara tersebut juga dihadiri oleh pihak Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kepala BKKBN Sumbar Mardalena Wati Yulia, Ketua Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumbar Audy Joinaldy, dan Ketua Kwarcab 09 Gerakan Pramuka Kota Padang Andree Algamar.

Dengan kerja sama ini, Bawaslu Kota Padang berharap partisipasi aktif masyarakat terutama kalangan muda semakin ditingkatkan dalam proses pengawasan dan menjaga kejujuran serta integritas pemilu di daerah.

Narasi ini disusun dari sudut pandang Bawaslu sebagai pihak inisiator dan pelaksana kerja sama, menonjolkan komitmen dan peran strategis Bawaslu dalam membuka ruang partisipasi publik dan kolaborasi lintas organisasi