Perkuat Keadilan Pemilu, Bawaslu Padang Gandeng Advokat dalam Diskusi Penyelesaian Sengketa

Padang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang menyelenggarakan Rapat di Kantor (RDK) dengan mengangkat tema “Sinergitas Bawaslu dan Organisasi Advokat dalam Penguatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Berkeadilan” pada Senin, 15 September 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi strategis antara lembaga pengawas dan praktisi hukum dalam menghadapi tantangan sengketa pemilu.Acara ini menghadirkan narasumber tunggal, Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., serta dihadiri langsung oleh jajaran internal Bawaslu Kota Padang yang meliputi Ketua Bawaslu, Eris Nanda, S.IP., bersama anggota Bawaslu Rahmad Ramli, S.H., M.H., Firdaus Yusri, S.Pd.I., dan Afriszal, S.T., Plt. Kepala Sekretariat, serta perwakilan dari berbagai organisasi advokat dan media.

Advokat sebagai Mitra Strategis Bawaslu

Dalam sambutannya, Bawaslu Kota Padang menekankan peran krusial advokat sebagai mitra strategis dalam penanganan baik sengketa proses maupun sengketa hasil pemilu. Kolaborasi ini dianggap vital untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip keadilan.

Narasumber Dr. Khairul Fahmi menyoroti sejumlah isu kritis, termasuk tantangan penyelenggaraan pemilu serentak, perbedaan pengaturan pelanggaran administrasi antara Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, serta urgensi harmonisasi regulasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.

Beliau juga menegaskan pentingnya penguatan Bawaslu sebagai lembaga quasi-yudisial, di mana putusan-putusannya harus memiliki kekuatan eksekutorial yang mengikat. Selain itu, diskusi menyoroti perlunya peningkatan pemahaman bersama di antara penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU, terkait produk hukum dan mekanisme penanganan sengketa.

Melalui forum sinergi ini, Bawaslu Kota Padang berharap dapat menghasilkan catatan, kajian, dan evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di masa depan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan dan bermartabat.